Bahas Evaluasi Proyeksi Ekonomi, Hukum, Politik, & Kebijakan Nasional, MAKPI Banten Gelar Webinar Kebijakan Publik Series

Serang – Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Banten menyelenggarakan webinar kebijakan publik dengan tema “Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi, Hukum, Politik, dan Kebijakan Nasional” pada Senin, 30 Desember 2024 melalui Zoom Meeting.

Webinar tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak, CA, CMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta, Leo Agustino, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta, Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Untirta. Webinar tersebut dimoderatori oleh Agisthia Lestari, M.Sos, selaku Akademisi Universitas Pamulang.

Materi pertama mengenai evaluasi dan proyeksi ekonomi 2025 disampaikan oleh Prof. Tb. Ismail. Ia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2024 berhasil mempertahankan stabilitas dengan pertumbuhan yang cukup baik di tengah tantangan global.

“Proyeksi untuk tahun 2025 tetap optimis dengan berbagai kebijakan yang mendorong investasi dan ekspor. Namun, pemerintah perlu terus mewaspadai ketidakpastian global, terutama risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global,” ujarnya.

Ia juga memprediksi bahwa dengan mempertimbangkan berbagai proyeksi dan indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 5,0% hingga 5,6% dengan inflasi terjaga di sekitar 2,5%.

Materi kedua mengenai kaleidoskop 2024 dan outlook politik 2025 yang disampaikan oleh Leo Agustino, Ph.D. Ia menyampaikan bahwa sepanjang 2024 banyak isu politik yang banyak diperbincangkan masyarakat dan diberitakan oleh media nasional.

“Kaleidoskop 2024 terkait isu politik di Indonesia cukup beragam mulai dari pemilu serentak, pilkada serentak, penambahan kursi kabinet, hingga terkait pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan mengenai outlook politik 2025, salah satunya mengenai kebijakan pengangkatan Kepala Daerah yang ditunjuk langsung oleh Presiden hingga Kepolisian Republik Indonesia yang diwacanakan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia.

Materi ketiga mengenai Evaluasi dan Proyeksi Hukum 2024 dan 2025 yang disampaikan oleh Ferry Fathurokhman, Ph.D. Ia menyampaikan bahwa upaya dan peran pendidikan tinggi hukum sebagai proyeksi 2025 sangat penting. “Salah satu tugas penting kita saat ini adalah memastikan sarjana hukum yang tidak saja mumpuni dalam pengetahuan hukum, tapi juga memiliki integritas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan mengenai pentingnya menjadi katalisator perbaikan penegakan hukum dalam jangka panjang berkesinambungan sera mendiseminasikan hasil riset, kristalisasi problem dan solusinya hingga terinternalisasi pada APH.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara peserta dengan narasumber kemudian ditutup dengan foto bersama.